Siprus Departemen Dalam Negeri
SIARAN PERS
Μ INISTRY Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri menganggap perlu untuk mengumumkan berikut mengenai beberapa komentar yang diduga dibuat oleh Menteri dalam pengumuman selama konferensi yang diadakan pada tanggal 20 Juni. Secara khusus, Menteri diduga menyatakan bahwa kemungkinan usaha kecil bangkrut menjadi perhatian tidak untuk Pemerintah, karena itu akan mengingatkan pengembang untuk lebih berhati-hati pada bisnis dan ketika berinvestasi.
(A) Menteri tidak pernah menyebutkan apa-apa bahkan jauh menunjuk ke disayangkan pernyataan di atas, dan tidak bisa melakukannya, mengingat dia sangat baik tahu pentingnya usaha kecil dan menengah di bidang konstruksi dan pembangunan. Bisnis ini memiliki fungsi penting dalam bidang tanah dan pasar perumahan, forwarding persaingan sebagai bagian dari ekonomi yang sehat, menyediakan tempat kerja, dan mempengaruhi berbagai bisnis khusus lain dari bidang tertentu.
(B) Rupanya, beberapa jawaban Menteri untuk pertanyaan itu disalahartikan. Menteri, ketika ditanya tentang kemungkinan intervensi pemerintah dalam kasus mortage di properti, dalam rangka untuk melindungi hak pembeli, dan untuk memberikan jaminan oleh pemerintah sendiri kepada pembeli, menyatakan bahwa di setiap negara , pemerintah tidak campur tangan dalam kontrak pribadi dan perjanjian antara pihak-pihak bebas (antara penjual dan pembeli), baik sebelum penandatanganan kesepakatan atau perjanjian, atau setelah itu, untuk menjaga salah satu pihak.
(C) Departemen Dalam Negeri keinginan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Kementerian tidak hanya mempelajari undang-undang baru, amandemen yang komprehensif dari tiga hukum yang berbeda mengenai pendaftaran properti dan prosedur izin bangunan, tetapi juga menyelesaikan amandemen hukum keempat; keempat amandemen legislatif akan memperbaiki dan memberikan jawaban layak untuk beberapa masalah yang banyak pembeli di Siprus telah menghadapi ketika berhadapan dengan hal-hal mengenai prosedur properti dan izin. Amandemen akan benar-benar reformasi yang signifikan dari sistem perencanaan dan sebagian besar akan meningkatkan sistem penerbitan judul harta tak gerak, memberikan solusi untuk banyak masalah dari sistem ini.
(D) Departemen Dalam Negeri keinginan untuk sekali lagi menyarankan setiap pembeli di masa mendatang dari harta tak gerak, apakah pembeli dari bagian atau seluruh bangunan (apakah itu sebuah apartemen, sebuah rumah terpisah tunggal atau sebuah rumah di sebuah kompleks perumahan) , untuk maju dalam perjanjian untuk memperoleh harta tak bergerak dengan hati-hati, dan setelah hati-hati memeriksa isi perjanjian, jaminan yang diberikan oleh penjual untuk penerbitan judul untuk harta tak gerak dalam jangka waktu tertentu, langkah-langkah yang mewajibkan penjual untuk memberikan apa yang telah disepakati, apakah properti memiliki perencanaan dan izin bangunan dll, dengan nasihat dari profesional yang relevan (seorang pengacara atau seorang arsitek). Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak mungkin dan tidak diinginkan bahwa Pemerintah mengambil tanggung jawab untuk salah satu kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli, untuk kepentingan salah satu pihak yang bersangkutan.
DEPARTEMEN INTERIOR
Juli 26 September 2009
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |